JAKARTA, BUTONSATU.com - Usai bertandang ke Kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi melanjutkan kunjungan kerjanya menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, jumat (05/03/2021).
Ada empat agenda yang dibawa Ali Mazi ke Kemenhub.
Pertama, usulan pengembangan dan peningkatan status Bandar Udara Halu Oleo untuk mendukung Kawasan Industri Konawe (KIK), Kawasan Strategis Nasional (KSN) Routa di Konawe, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aspal Buton, serta menunjang embarkasi haji Sultra dan antisipasi jumlah penumpang baik lokal maupun asing.
Kedua, pengembangan Bandar Udara Betoambari Kota Baubau, untuk mendukung program KEK Aspal Buton, penopang pariwisata di Kepulauan Buton, dan gerbang transit untuk Indonesia bagian timur.
Yang menjadi bahan pendukung usulan pengembangan Bandara Betoambari diantaranya adanya kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan industri di kawasan Kepulauan Buton.
Pengembangan bandara yang dimaksud adalah peningkatan runway bandara hingga menjadi 2.500 x 45 meter (termasuk di dalamnya apron, taxi way, terminal penumpang, dan bangunan penunjang lainnya-red).
Dalam pengembangan bandara tersebut, Pemerintah Provinsi Sultra dan Pemerintah Kota Baubau bekerjasama menyiapkan pembebasan lahan seluas 70 hektar.
Ketiga, pembangunan Pelabuhan Nambo/Lawele di Kabupaten Buton sebagai pintu utama distribusi aspal Buton ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri.
Usulan pengembangan pelabuhan ini tidak terlepas dari program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menargetkan penggunaan aspal Buton sepanjang 1.000 kilometer pada tahun 2021. Terlebih lagi untuk menyukseskan Program KEK Aspal Buton.
Keempat, pembangunan pelabuhan penyeberangan dan fasilitas keselamatan di wilayah Sultra guna mendukung konektivitas kawasan strategis, dalam bentuk Program Zona Keselamatan Transportasi Nasional di Sultra.
Menanggapi berbagai usulan Ali Mazi tersebut, Kemenhub memberikan lampu hijau untuk melakukan relokasi pelabuhan penyeberangan di Kota Kendari ke area Bungkutoko.
Kemenhub juga merespon baik terkait pengembangan fasilitas pelabuhan dan area kontainer di Pelabuhan Murhum Kota Baubau. Kedepannya, Pelabuhan Murhum akan diserahkan pengelolaannya ke badan usaha pelabuhan laut.
Baca Juga: PT Wika Bitumen Akan Bangun BEP Rp12 Triliun di Lawele
Kemenhub juga menyetujui usulan pengembangan Pelabuhan Nambo/Lawele untuk ditingkatkan. Di pelabuhan ini, pemerintah menyiapkan fasilitas outlet laut bagi lebih dari 40 pemegang izin usaha pertambangan aspal Buton.
Dengan demikian, para pengusaha tersebut tidak lagi harus membuat terminal khusus (tersus) masing-masing karena akan merusak ekosistem pesisir di Pulau Buton jika harus menyediakan tersus masing-masing.