BUTON, BUTONSATU.com – Polemik terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buton di Desa Wabula Satu semakin memanas. Perbedaan pendapat antara masyarakat yang mendukung dan menolak program ini menciptakan ketegangan di tengah komunitas.
Sebagai wilayah yang sejak lama dikenal sebagai tanah adat, masyarakat Wabula berpegang teguh pada prinsip bahwa tanah adat tidak boleh disertifikasi sebagai Hak Milik (SHM). Namun, pemerintah Desa Wabula Satu tetap berupaya meloloskan program PTSL, yang kemudian memicu pro dan kontra di kalangan warga.
Menanggapi situasi ini, Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Wabula (HIPPMALASWABUL) Kendari mendesak Pemerintah Desa Wabula Satu dan BPN Kabupaten Buton untuk menangguhkan program PTSL di wilayah Kadie Wabula. Organisasi ini menilai bahwa langkah tersebut perlu diambil guna mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak.
Dalam diskusi internal yang digelar di Sekretariat HIPPMALASWABUL Kendari, Dewan Penasehat HIPPMALASWABUL Kendari, La Jamuri Sibae, menegaskan pentingnya penghentian sementara proses pengukuran tanah dalam program PTSL.
“Kami meminta kepada Pemerintah Desa Wabula 1 dan BPN Kab. Buton untuk menangguhkan pengukuran tanah dalam program PTSL ini. Jika tetap dilanjutkan, konflik yang terjadi dikhawatirkan akan semakin membesar dan sulit dikendalikan,” ujar La Jamuri.
BACA JUGA:
"Kami meminta kepada Pemerintah Desa Wabula 1 dan BPN Kab. Buton untuk menangguhkan pengukuran tanah program PTSL di Desa Wabula karna akan rawan menimbulkan konfik antar masyarakat yang tidak bisa dihentikan, untuk mencegah semakin besar konflik tanah yang akan terjadi harus ditangguhkan,” ujar La Jamuri melalui siran pers kepada media ini, Selasa (11 Februari 2025).
Senada dengan itu, Rivaldi Maha, mantan Ketua Umum HIPPMALASWABUL Kendari periode 2023/2024, menekankan pentingnya mencari solusi damai bagi kedua pihak yang berselisih.
"Kita harus mencarikan solusi damai diantara pro kontra program PTSL agar konflik yang terjadi dalam program ini bisa d hindari atau dicegah sejak dini,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum HIPPMALASWABUL Kendari periode 2024/2025, Afila Damayanti Zakari, menegaskan hasil diskusi internal mereka yang menyimpulkan bahwa program PTSL sebaiknya ditangguhkan sementara demi keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Setelah kami mendiskusikan di internal paguyuban demi kemanan dan kedamaian kampung Wabula, kami meminta kepada Pemerintah Desa Wabula Satu dan BPN Kab. Buton untuk menangguhkan dulu program PTSL ini,” pinta Afila.
HIPPMALASWABUL Kendari berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan musyawarah agar potensi konflik dapat diminimalisir dan dicegah sedini mungkin.