BUTON, BUTONSATU.com - Mewakili Bupati Buton, Drs La Bakry, Kepala Bappeda, Ahmad Mulia dan Kadis Kelautan dan Perikanan, Rasmin Rahman, Ahmad Mulia mengikuti Diskusi Meja Bundar Jejaring Kepala Daerah Pesisir II yang diselenggarakan oleh Rare, Selasa (06/4/2021).
Kegiatan yang digelar secara virtual tersebut diikuti juga oleh 12 kepala daerah yang mewakili 5 negara yang menjadi mitra kerja Rare yaitu Honduras, Indonesia, Mozambik, Brazil dan Filipina.
Kegiatan virtual tersebut merupakan lanjutan dari Webinar Jejaring Global Kepala Daerah Pesisir I pada November 2020 lalu yang diikuti langsung oleh Bupati, Drs. La Bakry, M.Si.
Managing Director Fish Forever-Rare, Steve Box menyampaikan, apresiasi atas komitmen para Bupati/Walikota dalam memajukan sektor perikanan skala kecil yang berkelanjutan melalui partisipasi pada Diskusi Meja Bundar kedua dalam rangka persiapan peluncuran Jejaring Global Para Kepala Daerah Pesisir.
Lebih lanjut Steve mengungkapkan tujuan utama diskusi meja bundar tersebut yaitu pemberian informasi terkini tentang langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka mempersiapkan pembentukan jejaring global kepala daerah pesisir, penyelarasan panduan aksi kepala daerah sebagai bagian jejaring global kepala daerah pesisir, dan persiapan perencaan peluncuran jejaring global kepala daerah pesisir pada bulan Juni 2021.
Sementara itu, usai menggelar rapat virtual, Kepala Bappeda, Ahmad Mulia mengatakan ada beberapa masukan yang disampaikan dalam Diskusi Meja Bundar tersebut diantaranya adalah usaha untuk mendorong perilaku nelayan yang bertanggung jawab maka perlu adanya kegiatan masyarakat atau kampanye pengelolaan sumber daya alam.
BACA JUGA:
Menurutnya hal tersebut sejalan dengan visi-misi Bupati Buton, dimana dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan harus tetap mempertimbangkan keberlanjutannya di masa yang akan datang.
Oleh karena itu, diharapkan nantinya ada sebuah langkah bijaksana karena nelayan telah bekerja cukup lama sehingga kebiasaan mengelola sumber daya alam perikanan/ kelautan sudah menjadi kebiasaan.
Lebih lanjut, Ahmad Mulia mengatakan dalam rangka mendukung daerah perlindungan laut, maka upaya mengakui inisiatif lokal yang merupakan kekuatan suatu daerah/ wilayah sangat penting karena dengan kekuatan budaya atau kearifan lokal maka dapat mempersatukan semua elemen masyarakat tanpa didasari oleh batasan administrasi.
Namun demikian dikatakannya, dalam proses pengelolaan sumber daya alam harus tetap berkoordinasi dengan pemerintah provinsi karena peran dan kewenangan pengeloaan wilayah pesisir telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Baca Juga: Pemprov Sultra Diminta Bangun UPTD Perikanan Kelautan di Buton
Sementara itu, masih kata Ahmad Mulia, menurut pihak Rare Indonesia menyampaikan, kegiatan tersebut hanya salah satu bentuk kolaborasi yang sedang berjalan di Kabupaten Buton.
Menurutnya, ada banyak kolaborasi antara pihak Rare dan Pemerintah Kabupaten Buton yang saat ini sedang berjalan di tingkat akar rumput dalam sektor kelautan dan perikanan serta pemberdayaan desa pesisir, khususnya di Kecamatan Siotapina dan Kecamatan Lasalimu Selatan.
Sehingga kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) yang dilaksanakan dengan bimbingan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.
Menurutnya, PAAP mengupayakan pemberdayaan nelayan kecil yang terlembaga untuk dapat mengelola sebagian ruang laut melalui penyiapan dan implementasi rencana pengelolaan perikanan dan kepatuhan terhadap peraturan Penangkapan ikan yang berkelanjutan.
Baca Juga: Pemkab Buton Berikan Bantuan Kapal Tangkap Ikan Untuk Kelompok Nelayan
Selain itu, masih dalam kerangka PAAP, dilakukan juga pendampingan untuk mengintegrasikan kegiatan-kegiatan PAAP ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran dan Pendapatan Desa.
Demikian juga untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan rumah tangga nelayan, program PAAP menyelenggaraan berbagai pelatihan dan memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok simpan pinjam.