KENDARI, BUTONSATU.com - Pj. Bupati Buton Drs. Laode Mustari, M.Si., bersama dengan para Kepala Daerah se-Sulawesi Tenggara, menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diadakan di Claro Hotel Kendari pada Jumat, 27 Oktober 2023.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A, Ph.D., dan turut didampingi oleh Pj Gubernur Sulawesi Tenggara Komjen Pol (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, serta Anggota DPR RI Ir Hugua.
Dalam rapat koordinasi ini, sejumlah isu penting dibahas, termasuk pertumbuhan ekonomi, penanganan inflasi, penurunan angka prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, persiapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, mal pelayanan publik, dan realisasi APBD. Mendagri Tito Karnavian, juga memberikan informasi tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan peran berbagai sektor dalam pertumbuhan tersebut.
“Ekonomi kita relative baik, karena itu harus kita pertahankan, kunci adalah ekonomi disamping semua instrument ekonomi bergerak adanya jaminan keamanan dan stabilitas politik terjaga” ucap Mendagri RI.
Selain itu, rapat ini juga membahas fenomena La Nina dan El Nino, yang memiliki dampak signifikan pada cuaca dan iklim. Kemudian, perhatian diberikan pada pertumbuhan ekonomi global dan Indonesia, dengan fokus pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan politik.
Pj. Gubernur Sultra Komjen Pol. Andap Budhi Revianto, menyampaikan rencana pendanaan untuk pelaksanaan pesta demokrasi pada tahun 2024, termasuk alokasi dana hibah dari APBD. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sultra berkomitmen untuk menurunkan angka inflasi hingga di bawah standar nasional serta melakukan upaya percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Pemprov Sultra juga menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah tentang system penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis data desa atau kelurahan presisi untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam pembangunan dan program-program sosial.
“Atensi Bapak Presiden RI yang sama pentingnya yaitu dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrim sesuai dengan data BPS Kemiskinan Ekstrem capai 2,54% lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 2,04% dan untuk menurunkan capaian tersebut mencapai target 0% pada tahun 2024 Pemprov Sultra telah melakukan beberapa upaya percepatan termasuk kegiatan orientas antara lain penguatan komitmen kepala daerah Kab/Kota diwilayah Pemerintah Prov. Sultra dan pemanfaatan data by name by address bersumber dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dari Kemenko PMK,” kata Pj. Gubernur Sultra
Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan Sulawesi Tenggara dan memastikan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.