BUTON, BUTONSATU.com - Koordinator Forum Komunikasi Pemuda (FKP) Buton, Muhammad Risman mengharapkan konflik pertambangan akibat hilirisasi industri aspal Buton tidak terjadi di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.
Mantan aktivis tambang di Maluku Utara mengungkapkan pengalaman saat menyuarakan tuntutan terkait aktivitas tambang nikel, perusahaan asing di Kepulauan Obi, Maluku Utara tahun 2017.
Kata Risman, aktivitas perusahaan berbendera asing (China) di Kepulauan Obi banyak melakukan kegiatan yang dianggap tidak sesuai peraturan berlaku.
Akibatnya, menimbulkan permasalahan di antaranya dampak lingkungan dan permasalahan dana CSR atau kewajiban perusahaan kepada masyarakat lingkar tambang.
“Soal tambang itu, harus pemerintah serius kalau tidak serius maka akan menjadi bahaya, karena itu sangat berdampak dengan lingkungan terutama, ini pengalaman saya. Jadi saya tidak ingin salah kelola tambang aspal di Buton ini dan pasti semua masyarakat ingin begitu,” kata Risman melalui rilis persnya kepada media, Kamis (29/9/2022).
Risman menjelaskan dalam pengelolaan tambang yang mesti diperhatikan adalah perencanaan tata ruang. Menurut dia, akan menggambarkan rencana awal pembangunan industri atau smelter perusahaan.
"Apalagi kawasan tambang aspal itu ada dimana-mana, bukan hanya di Buton termasuk di Buton selatan dan pasti hampir semua di pulau Buton ada aspalnya," ujar Risman.
"Jadi jangan sampai menjadi masalah di kemudian hari kalau tidak di kelola dengan tata ruang yang baik," sambungnya.
Baca Juga: Jokowi Kunker di Buton, Risman: Saatnya Aspal Masuk KEK Nasional
Risman berharap kepada pemerintah daerah bisa lebih memprioritaskan rencana penataan ruang daerah untuk diusulkan dan dibahas secepatnya. Sebab, lebih dari satu perusahan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Aspal di Buton.
"Karena soal tata ruang ini penting maka pemda wajib mengusulkan ke pemerintah pusat, agar di petak-petakan tata ruangnya, dimana kawasan pertambangan, dimana kawasan pertanian. Itu termasuk kita menghindari konflik antara perusahan dan kalau konflik terjadi yang menjadi korban sudah tentu masyarakat," ungkap Risman.
Diketahui, Presiden Joko Widodo menyampaikan secara tegas akan menyetop impor aspal, hal tersebut dikarenakan potensi aspal yang ada di Kabupaten Buton dinilai sangat besar namun kegiatan produksinya tidak berjalan.
"Sehingga tadi sudah kita putuskan, dua tahun lagi, tidak ada impor aspal," tegas Presiden dalam keterangannya kepada awak media di pabrik aspal PT Wika Bitumen, Pasarwajo, Selasa, (27/9/2022)
Sejalan dengan hal tersebut, Presiden meminta jajarannya agar pengolahan aspal harus dikerjakan oleh Kabupaten Buton melalui berbagai skema kerja sama baik dari BUMN maupun pihak swasta.
"Semuanya harus dikerjakan oleh Buton. Silakan, BUMN silakan, swasta silakan, join dengan asing juga silakan tetapi kita ingin ada nilai tambah dari aspal yang ada di Buton," ucapnya.