Hingga September Capaian PAD 97,2%, Bapenda Buton Optimis Tuntaskan Target Hingga Akhir Tahun

Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan Dispenda Kabupaten Buton, Hasim ST

BUTON, BUTONSATU.com - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Buton per 30 September 2021 telah menyentuh angka Rp28,2 miliar. Sementara target dari pemerintah daerah Rp29 Miliar.

Artinya, capaian PAD Buton tersebut sedikit lagi telah mencapai target. Jika dipersentasekan mencapai 97,2 persen.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Buton La Ode Aeta melalui Kabid Pembukuan dan Pelaporan Hasim, Rabu (27/10/2021).

"Memang saat ini kita belum mencapai target Rp29 miliar, namun kita optimis sampai akhir tahun ini kita bisa tuntaskan," katanya.

Angka tersebut, ungkap Hasim, merupakan hasil dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah yang sah.

Baca Juga: Meski Dalam Pandemi Covid-19, PAD Kabupaten Buton Mengalami Peningkatan

Sementara untuk OPD penyumbang PAD terbesar adalah BPKAD yakni Rp15,6 miliar, disusul RSUD sebesar Rp5,5 miliar, Dinas Kesehatan sebesar Rp4,3 miliar, Bapenda sebesar Rp2,3 miliar, sertanOPD lainnya seperti Dinas Perizinan Rp85 juta dan Dinas Perhubungan sebesar Rp62 juta.

"BPKAD merupakan OPD pendulang terbesar PAD, menyusul RSUD, Dinas Kesehatan, Bapenda, Dinas Perizinan, serta Dinas Perhubungan dan menyusul OPD lainnya," tutur Hasim.

Dari sekitar 37 OPD di lingkup Pemkab Buton, lanjut Hasim, hanya 12 OPD yang menyumbangkan PAD.

OPD yang belum mencapai target diantaranya Dinas Perikanan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

"Total PAD tahun ini insya Allah bisa sama dengan tahun 2020 lalu sebesar Rp32 miliar. Itu juga di luar target yaitu Rp29 miliar. Jadi tidak mungkin tahun ini juga bisa sama dengan tahun lalu yaitu dimana target kita Rp29, namun kita bisa mencapai realisasinya sama yaitu Rp32 miliar," terang Hasim.

"Adapun kendala kita untuk mengelola restribusi adalah masalah fasilitas retribusi, karena memang fasilitas yang kita daerah siapkan masih sangat kurang dan pendapatan masyarakat. Sehingga walaupun kita siapkan fasilitas memadai, namun kiranya pendapatan masyarakat kecil maka sudah pasti hasil retribusinya juga kecil," tutupnya.

BAGIKAN: