BUTON, BUTONSATU.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton, Selasa (05/4/2022), kembali menerima penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) predikat B terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut langsung diterima oleh Bupati Buton Drs. La Bakry, M.Si didampingi Kepala Bappeda Kabupaten Buton Ahmad Mulia yang diserahkan oleh Sekretaris KemenPAN-RB Rini Widyantini di Gedung The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Usai mendapatkan penghargaan, Bupati La Bakry mengaku bangga dan menyampaikan terima kasih pada semua jajaran pimpinan dan staf Organisasi Perangkat Daerah, dan para pemangku kepentingan yang telah turut serta mendukung Pemkab Buton hingga mampu meraih predikat B.
"Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh OPD, Pak Sekda, Wakil Bupati, juga khususnya operator dari Bappeda yang sudah bekerja keras menyampaikan yang terbaik dan mengabarkan yang terbaik hasil kinerja seluruh Birokrasi Pemerintahan," katanya.
La Bakry berharap, agar para OPD terus meningkatkan kinerjanya sehingga tahun depan Pemkab Buton kembali naik peringkat dari B ke A.
BACA JUGA:
"Harus ditingkatkan lagi sehingga tahun depan kita usahakan bisa naik peringkat menjadi A termaksud reformasi birokrasi bisa meningkat lagi. Bekerja keras lagi untuk seluruhnya untuk demi Kabupaten Buton," harap Ketua Bapera Sultra ini.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Buton Ahmad Mulia menjelaskan, penghargaan SAKIP tidak berdiri sendiri tapi melainkan suatu sistem akuntabilitas dari proses perencanaan sampai pada proses evaluasi.
Disitu hal-hal yang perlu dinilai, lanjut Ahmad Mulia, dititipkan pada tiga fokus utama, pertama pada SAKIP itu sendiri lebih pada efisiensi dan efektivitas program, bagiamana anggaran yang dialokasikan itu benar-benar efektif untuk menyelesaikan prioritas-prioritas pembangunan daerah serta anggaran yang dialokasikan diterjemahkan pada tingkat bawah.
"Yang intinya bahwa bicara SAKIP itu sendiri juga memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan yang betul-betul konsisten dari atas hingga tingkat bawah. Itu yang utama," ucap Ahmad Mulia.
Sementara untuk Reformasi Birokrasi, dititikberatkan pada inovasi, yang terbagi atas tiga yakni inovasi pelayanan, inovasi pada integritas dan inovasi terhadap ASN.
"Jadi ini setiap tahun dievaluasi dan belum tentu apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita pertahankan. Yang sebelumnya CC, dari C, CC kemudian B," ujarnya.
"Kita selalu berupaya terus dan Alhamdulillah dalam penghujung periode Bakry-Iis ini berhasil mendapatkan nilai B dan Insya Allah kita berupaya naikan terus bila perlu ke A," pungkasnya.